Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan ketenagakerjaan di PT Nadesico Nickel Industry (NNI), Rabu (24/6/2026), di ruang Komisi III DPRD Morut.
RDP tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, dihadiri sejumlah anggota DPRD wakil ketua 1 H Ambo Mai , dan para anggota DPRD, pemerintah daerah kepala Disnakertrans Morut , Yakanis Lakawa, Kabag Ops polres morut Kompol I Nyoman Sudano, S.H, kasat intelkam polres morut I Wayan Sandana, PTU THEODORUS RISUPAL, S.H., M.A.P , Kapolsek Petasia pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans provinsi, ketua Aliansi KSBSI Dan Industri Morowali Utara Hardianto Ampugon, Sekertaris Muh Alif Jusdal Akmal, Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh, serta pihak perusahaan PT Nadesico Nickel Industry (NNI.
Dalam rapat itu, DPRD Morut menyayangkan ketidakhadiran pimpinan PT NNI. Perusahaan memang mengirimkan perwakilan, namun bukan pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait persoalan yang dibahas.
Perwakilan perusahaan menyampaikan bahwa hasil RDP akan dilaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, berharap pimpinan PT NNI dapat hadir secara langsung pada pertemuan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 26 Juni 2026.
” Kami berharap pimpinan perusahaan dapat hadir langsung pada pertemuan berikutnya sehingga keputusan-keputusan yang diperlukan dapat segera diambil dan persoalan yang ada bisa mendapatkan solusi yang jelas, ” kata Warda.
Dalam kesempatan itu, Warda menyoroti kondisi ekonomi masyarakat Morowali Utara yang saat ini sedang menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi yang terjadi di berbagai sektor, termasuk di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Menurutnya, situasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Morowali Utara, tetapi juga terjadi di berbagai daerah lain. Namun, keberadaan industri di Morowali Utara seharusnya dapat menjadi solusi melalui penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
” Saat ini kondisi ekonomi sedang tidak mudah. Daerah juga menghadapi berbagai keterbatasan akibat efisiensi. Karena itu, keberadaan industri semestinya mampu menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat tetap memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ” ujar Warda.
Ia mengaku sangat prihatin terhadap masyarakat yang terdampak kebijakan efisiensi tenaga kerja di perusahaan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian pekerjaan dan sumber pendapatan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
” Kami sangat khawatir terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau terdampak efisiensi. Mereka akan mengadu ke mana, sementara pemerintah daerah juga menghadapi tantangan yang sama, ” ungkapnya.
Karena itu, DPRD Morut meminta PT NNI untuk mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada tenaga kerja, khususnya dalam menghadapi langkah efisiensi perusahaan.
Warda juga menegaskan harapannya agar PT NNI memberikan perhatian lebih terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, terutama warga Kabupaten Morowali Utara yang berada di sekitar kawasan operasional perusahaan.
” Kami berharap NNI dapat memikirkan serapan tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat Morowali Utara. Kehadiran investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, salah satunya melalui kesempatan kerja yang lebih luas, ” tegasnya.
RDP tersebut merupakan tindak lanjut atas surat yang disampaikan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Morowali Utara terkait sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di PT Nadesico Nickel Industry.
DPRD Morut berharap pertemuan lanjutan nanti dapat menghasilkan solusi yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan investasi di daerah.
