Liputan : Tim
Luwu Timur, batarapos.com – Satreskrim Polres Luwu Timur datangi Dinas Pendidikan Luwu Timur, Kamis 27 Agustus 2026.
Kedatangan penyidik unit Tipidkor Polres Luwu Timur di Kantor Disdibud Luwu Timur terkait dugaan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan PPPK Kabupaten Luwu Timur.
Kanit Tipidkor Polres Luwu Timur, IPDA. Sudarmin pimpin langsung kunjungan penyidik ke kantor Disdikbud untuk koordinasi.
” Saya yang langsung ke kantor Dinas Pendidikan ketemu ibu Kadis, kami lakukan koordinasi awal terkait pengadaan batik itu,” Kata Kanit Tipidkor kepada batarapos.com usai kunjungan ke Disdikbud.
Sebelumnya, Dinas pendidikan disorot atas dugaan pemangkasan TPP PNS dan PPPK sebesar Rp. 580 ribu untuk membayar kain batik yang sudah dibagikan.
Meski mereka mengetahui, jika pengadaan pakaian dinas harian yang mencakup bahan hingga ongkos jahit ditanggung oleh pemerintah melalui APBN/APBD, sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku (sesuai Permendagri No. 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Harian), ASN dan PPPK di Lutim tak berani menolak.
Mereka terpaksa membeli dengan mekanisme pembayaran TPP langsung dipangkas bendahara. Bendahara instansi juga tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, kain batik bercorak logo Lutim Juara itu dijual dan diantar langsung oleh saudara kandung Bupati Lutim, Uchenk, (Sumber, kolomdata.id)
Saudara kandung Bupati Lutim, Irwan Bachri Syam menyediakan dua kain, Masing-masing berwarna hitam dan biru. Ukuran kainnya 2,5 x 1,5 meter. Setiap kain dijual dengan harga Rp290 ribu. Totalnya, Rp580 ribu.
“Kain batik ini kandang paksa. Karena langsung TPP dipotong. Mau tidak mau, kita ambil. Terus, bayar ongkos jahit buat bikin bajunya lagi. Karena saya lengan panjang ongkos jahitnya Rp250 ribu untuk satu baju. Karena dua baju, bayarnya Rp500 ribu,” kata salah seorang ASN yang identitasnya dirahasiakan, Rabu, 12 Agustus 2026 dikutip dari kolomdata.id.
Pegawai ASN di Lutim mengenakan baju batik setiap hari Kamis. Senin dan Selasa mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki. Rabu, mengenakan kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap.
Skema penganggaran pakaian dinas ASN yang melekat pada instansi (APBN/APBD) mengacu pada SBM sebagai batas tertinggi pembiayaan. Kemudian, dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan resmi pemerintah. Sayangnya, mekanisme pengadaan baju batik ASN Lutim tak seperti itu.
Baju batik ditanggung masing-masing ASN dan PPPK. Jika dikonversi dengan jumlah ASN dan PPPK di Lutim sebanyak 6.355 orang, maka jumlah uang yang dikumpulkan sebanyak Rp3,7 miliar. Ini belum termasuk aparat desa.
Berdasarkan informasi yang diterima, aparatur desa/kelurahan juga diminta membeli kain batik tersebut. Jumlah desa di Lutim sebanyak 125 desa dan 3 kelurahan yang tersebar di 11 Kecamatan. “Aparat desa juga diminta beli,” kata informasi yang diterima kolomdata.id.
Kain batik yang dijual adik Bupati Lutim kepada seluruh pegawai ASN dan PPPK, serta aparat desa, diperkuat dengan diterbitkannya SK Bupati Lutim, nomor 390/A-09/ X /TAHUN 2025 Tentang Penetapan Motif Batik Khas Daerah dan Penggunaan Batik Khas Daerah Sebagai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara tertanggal 14 Oktober 2025.
Sayangnya, penetapan SK ini tidak dibarengi dengan skema pengadaan pakaian dinas ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kain batik ini justru dijual langsung kakak Bupati Lutim dengan skema pembayaran TPP ASN dipangkas.
Dikonfirmasi terpisah, Ucheng membenarkan, jika dirinya yang menjual kain batik itu. “Iya ada admin nya nanti sy kasih no ta ats nama sardilla. Apa nyng mau di tanyakan tabe,” katanya melalai pesan WhatsApp, Rabu, 12 Agustus 2026.
Saat ditanya, kain batik yang dijual dari mana; Ucheng mengaku jika menghadirkan batik tersebut dari Jakarta. Beberapa menit kemudian setelah membalas pesan WhatsApp, Ucheng menelpon.
“Kenapakah ini dipersoalkan. Waktu Husler-Budiman dan Budiman menjabat, ada juga baju batik. Bahkan tiga baju. Harganya Rp 350 satu baju,” ungkap Ucheng.
Ucheng bilang, kain batik ini di distribusikan ke semua ASN di instansi dan aparat desa. Biar pakaiannya seragam. “Yang mau ambil saja. Tidak dipaksakan. Cuman kerugian ada pada kami. Dan mau bayar satu kali atau dua kali, silahkan,” bebernya.
Dia mengaku mengorder barang di Jakarta hampir setahun karena efisensi anggaran. “Siapa sebenarnya ini pegawai yang keberatan. Na semua setuju semua mi. Data kami dapat dari Badan Kepegawaian,” jelasnya.
Pengadaan kain batik ini bebernya berdasarkan Perbup. Dan semua berdasarkan persetujuan Bupati. “Kita design sambil perlihatkan. Dan ada tiga itu. Ada dari Sorowako, Taipa. Tapi tidak ada motif Juara. Kami kasi gambar rumah adat. Anoa. Pak Sekda dan Bupati senang,” Ungkapnya lagi.
