Jeneponto, batarapos.com – Ratusan masyarakat Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto menggelar aksi damai di depan kantor Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (PMD), setelah aksi dikantor desa sapanang Kabupaten Jeneponto, Senin (9/9/19).
Dalam aksi itu, mereka meminta kepada kepala Dinas PMD Kabupaten Jeneponto, Abdul Makmur, agar desa Sapanang diikut sertakan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang bakal dilaksanakan pada (4/11/19) mendatang.
Nampak beberapa peserta aksi mengeluh, Pasalnya mereka yang pada umumnya berprofesi sebagai petani, sehingga mereka belum sempat menjalani aktifitasnya masing-masing.
Parahnya lagi, beberapa peserta aksi ingin melanjutkan aksinya di Kantor Bupati Jeneponto, namun beberapa dari mereka ada yang ngotot ingin tinggal dan karna dia sudah aksi juga di kantor desa jadi kita tunggu duluh dan mendengar keputusan rapat mediasi yang diterima oleh Kadis PMD, Abdul Makmur.
“Tidak usah kekantor bupati di sini saja, sudah ada keputusan,” teriak pendemo.
Koordinator aksi, Nasir Tinggi dalam orasinya mengatakan agar dinas PMD segera melakukan pemilihan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan pembentukan panitia Pilkades di desa Sapanang.
“Kami masyarakat desa Sapanang meminta Kepala Dinas PMD untuk segera melakukan pemilihan BPD dan pembentukan Panitia Pilkades agar desa Sapanang ikut dalam Pilkades pada 4 November 2019 mendatang dan dalam hal ini Plt desa Sapanang, tidak ada unsur untuk menahan, apalagi ada kongkalikong, harapan ketua BPD dia sangat ingin agar pelaksanaan pemilihan desa secepatnya di laksanakan,” tegas Nasir Tinggi.
Selain itu, Nasir juga mengatakan agar Pelaksana tugas (Plt) desa Sapanang segera mundur dari jabatannya. Menurutnya, Plt desa harusnya 6 bulan saja itu harus diganti oleh Pengganti Antar Waktu PAW.
“Jika tidak, maka kami patut mencurigai ada kongkalikong dengan BPD lama,” tuturnya.
Berselang sekitar satu jam, para peserta aksi tersebut diterima oleh Kadis PMD, Abdul Makmur serta Camat Binamu dan melakukan rapat mediasi di Aula kantor dinas PMD.
“Kami sudah sepakat bersama untuk melanjutkan rapat pada Rabu depan dan rencana melakukan pemberhentian dan pengangkatan BPD baru,” kata Abdul Makmur.
Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai dengan prosedur.
“Kita harus pegang teguh undang-undang agar terhindar dari hukum,” pungkasnya. (Ridwan Tompo).
