Jakarta, batarapos.com – Boni Hargens Direktur Eksekutif LPI (Lembaga Pemilih Indonesia) mengatakan, sudah banyak pertanyaan apakah Pancasila adalah Ideologi atau Bukan?.
Sehingga Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sangat signifikan sebagai pedoman atau panduan bernegara, melihat realitas kehidupan hari ini yang masih banyak mempertentangkan Pancasila.
“Saya secara pribadi mengapresiasi DPR RI yang ingin menegaskan makna Ideologi Pancasila. Supaya ideologi lama tidak masuk lagi dan tidak terjadi dekonstruksi nilai-nilai Pancasila,” kata Boni Hargens, dalam WEBINAR dengan tema ‘Jalan Tengah Solusi Terwujudnya RUU HIP’ Rabu, 17 Juni 2020, 14.00 – 16.00 WIB.
Katanya, Pancasila adalah abstraksi sebuah keluhuran nilai-nilai agama, sosial, budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pancasila berlaku bagi semua kelompok, golongan, etnis, ras dan sebagainya di Indonesia.
“Pancasila menjadi transedensi kebulatan nilai-nilai tanpa ada hegemoni Pancasila. Sehingga menjadi final sebagai pedoman bernegara tanpa perdebatan apakah Pancasila adalah ideologi negara,” tegasnya.
Menurut Boni sapaan akrabnya, Founding Father negara ini final menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai aturan dasar bernegara. Katanya, pendiri bangsa ini sudah menetapkan nilai kebangsaan bukan hanya pada format bernegara akan tetapi bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila.
“Harus ada kesadaran bersama menjaga Pancasila dan RUU HIP bisa menjadi pegangan kuat. Sehingga orang yang menolak Pancasila adalah musuh bersama,” pungkas Boni.
Sementara itu Gus Sholeh Mz sebagai keynote speakers webminar mengatakan, dengan ditundanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menunjukkan Jokowi mendengar aspirasi Ormas Islam dan akademisi. Ketua Umum Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) ini menilai memang perlu disempurnakan RUU HIP untuk mendengar aspirasi yang ada.
Gus Sholeh Mz yang juga aktivis Aliansi Mubaligh Perekat Umat (AMPU) menilai memang ada beberapa poin-poin di pasal RUU yang sangat kontroversi. Dimana banyak para ulama dan tokoh masyarakat menolak RUU HIP, khususnya Jawa Timur, sebab khawatir ada upaya pelemahan terhadap nilai-nilai pancasila.
“Kami tegaskan bahwa pak Jokowi aspiratif dan mau mendengar aspirasi ormas dan masyarakat. Sehingga memang penundaan RUU HIP ini akan dikaji lagi oleh pemerintah,” tandasnya. (red/GD)
