Liputan : Rudini
Palu, batarapos.com – Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) semakin diperkuat dalam rangka memperkokoh tata kelola keuangan dan pembangunan daerah. Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Morowali Utara dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Aula Graha Audita BPKP Sulteng, Palu, Selasa pagi (24/2/2026).
Penandatanganan MoU ini dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, bersama Sekretaris Daerah Ir. Musda Guntur, MM, Asisten I Krispen Masu, Kepala Bappelitbangda Gerzom Tandi, Inspektur Romel Tungka, Kepala Bidang Perencanaan Anugerah Toweula, serta Kepala Bidang Litbang Isna Lapasila.
Rombongan Pemkab Morowali Utara diterima oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto, Ak., AAP., CHRPE., FRMP., didampingi Teguh Santoso Apriyanto (Korwas Bidang APD), Sri Minarni (Korwas Bidang P3A), Ahmad Nur Ikhwan (Subkor Keuangan), serta jajaran BPKP Sulteng lainnya.
Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam mengawal perencanaan dan penganggaran daerah, meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko.
Dalam sambutannya, Bupati Delis Julkarson Hehi menegaskan bahwa kerja sama dengan BPKP merupakan kebutuhan mendasar bagi pemerintah daerah yang tengah mendorong percepatan pembangunan. Ia mengibaratkan peran BPKP seperti dokter yang mampu mendiagnosis kondisi kesehatan tata kelola pemerintahan.
“ Sering kali kita merasa semua proses sudah berjalan baik. Namun yang dapat menilai secara objektif adalah pihak yang memiliki kompetensi dan independensi. Dalam hal ini, BPKP, ” ujarnya.
Bupati menekankan pentingnya memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan program agar benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian visi-misi daerah, termasuk dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Menurutnya, pengawasan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan mekanisme korektif untuk mencegah penyimpangan sejak dini.
“ Lebih baik ditegur ketika mulai menyimpang sedikit, daripada dibiarkan hingga menimbulkan dampak besar, ” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya prioritas program di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, khususnya pada program super prioritas yang memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Morowali Utara yang tidak hanya berhenti pada niat, tetapi langsung direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman.
“ Komitmen ini menunjukkan itikad kuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan sistem berjalan lebih efektif, akuntabel, dan adaptif, ” ujarnya.
BPKP akan mengawal proses perencanaan dan penganggaran melalui validasi serta evaluasi sistem, termasuk optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah. Fokus pengawalan diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas belanja publik.
Nota kesepahaman tersebut memuat enam poin utama, meliputi penguatan kapabilitas APIP, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, penguatan SPIP dan manajemen risiko, asistensi pengelolaan keuangan daerah, evaluasi program prioritas, serta peningkatan kualitas tata kelola pembangunan.
Sebagai daerah yang berperan signifikan dalam perekonomian Sulawesi Tengah, Morowali Utara dinilai membutuhkan sistem tata kelola yang kokoh, transparan, dan inovatif agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Melalui sinergi ini, pengawasan intern
diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendorong kualitas kebijakan, efektivitas belanja, dan percepatan pencapaian visi daerah menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
