Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara Musda Guntur, membuka Rapat Koordinasi Daerah Pengadaan Barang dan Jasa (Rakorda PBJ) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, bertempat di Ruang Pola, pada Kamis 15 Agustus 2024.
Rakorda ini dihadiri oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI yang dipimpin oleh Tri Budi Rahmanto, para Pejabat Forkopimda atau yang mewakili, pejabat Eselon II dan III Lingkup Pemda Morut, serta sejumlah Camat dan Kepala Desa.
Rakorda ini mengusung tema “Optimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Morowali Utara Menuju Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berpredikat Baik”.
Sebelum secara resmi membuka Rakorda, Sekda Morut mengatakan bahwa Rakorda ini merupakan sarana yang baik dan strategis guna menyamakan persepsi serta pemahaman demi kemajuan PBJ.
Sekda Morut juga mengatakan bahwa dalam rangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), saat ini PBJ telah beralih ke sistem elektronik atau digital. Namun ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dalam penguasan IT menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
” Betapa pentingnya penguasan IT dalam mensuskseskan SPBE sehingga Pemda Morut telah melakukan MoU dengan pihak ITS Surabaya bebrapa waktu yang lalu,” jelas Sekda Morut.
Sekda Morut juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang hadir, terutama kepada pihak KPK RI. Sekda ingin momentum ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi khususnya dalam pelaksanaan PBJ.
” Semoga dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan dukungan yang memadai kepada SDM pengelola PBJ agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Sehingga dapat mendukung pencapaian target Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kabupaten Morowali Utara yang lebih baik,” pungkas Sekda.
Sementara itu, ditempat yang sama, Tri Budi Rahmanto selaku Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI mengingatkan kepada para Stakeholder terkait PBJ untuk selalu waspada terhadap tindak pidana korupsi dan tetap berpegang teguh pada regulasi yang ada.
Hal ini penting dilaksanakan karena bidang pengadaan barang dan jasa merupakan bidang yang sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi.
” Kami akan berikan Karpet Merah kepada para pengusaha yang melakukan pengadaan barang dan jasa dengan baik”, ucapnya.
Tri Budi Rahmanto beserta Tim KPK RI yang sehari sebelumnya telah mengadakan Rakor dengan para pimpinan Perangkat Daerah Morut ini juga mengatakan bahwa PBJ Strategis menjadi salah satu Program Tematik yang akan dipantau setiap bulannya oleh pihak KPK RI. Sehingga bagian PBJ Morut harus selalu melaksanakan pelaporan secara berkala setiap bulannya.
” Titik rawan Korupsi pada PBJ sendiri dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Pihak Pemerintah Daerah jangan sampai lemah,” pesan Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI tersebut.
Rakorda ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada para Perangkat Daerah dengan berbagai Kategori dalam PBJ Pemda Morut.
Diskominfo Morut sendiri meraih peringkat Terbesar Ke-V pada kategori “Perangkat Daerah dengan Kepatuhan Pelaksanaan E-Purchasing Terbesar Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023”.
Penghargaan diserahkan oleh Tri Budi Rahmanto selaku Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI dan diterima oleh Gatot Budiyanto, selaku Kepala Diskominfo Morut.
