Luwu Timur – Warga Dusun Sendang Sari I, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur, terpaksa harus membayar biaya perawatan persalinan di RSUD I Lagaligo akibat tidak dilayani rekomendasi pengurusan akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) di kantor Desa.
Saat hendak mengurus rekomendasi pengurusan Akta kelahiran anaknya yang baru lahir di RSUD I Lagaligo, Rahmat mendatangi kantor Desa Wonorejo sekitar pukul. 10.00 wita, Jumat (26/7/19).
Namun saat itu, aparat Desa meminta Rahmat untuk kembali lagi sekitar pukul. 14.00 wita, dengan alasan, aparat bagian pelayanan rekomendasi kependudukan sedang pelatihan, instruksi tersebut pun diterima Rahmat.
Sekitar pukul. 13.30 wita dihari yang sama, Rahmat kembali datang ke kantor Desa sesuai instruksi aparat, namun lagi-lagi tidak dilayani dengan alasan, para aparat Desa sibuk, mau ke tempat pesta dan pengajian, kedatangan Rahmat saat itu juga disaksikan Kepala Desa Wonorejo (Hj. Nurhayati).
“Saya datang mau urus pengantar untuk ambilkan Akta Kelahiran anak ku, karena diharuskan urus untuk masuk tanggungan BPJS, tapi saya tidak dilayani di kantor Desa, terlalu banyak alasannya, sibuklah, mau ke pestalah, sementara saya juga didesak urus dari rumah sakit, ada ji ibu Desa di kantor berdiri lihat saya waktu mau mengurus tapi tidak ada responnya” Ungkap Rahmat saat dikonfirmasi.
Akibatnya, Rahmat harus membayar biaya persalinan istrinya di RSUD I Lagaligo selama 3 hari, sebanyak Rp. 1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) karena tidak masuk tanggungan BPJS.
“Terpaksa saya bayar di rumah sakit sebanyak satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah, karena pakai jalur umum, tidak ditanggung BPJS, gara gara tidak ada rekomendasi urus Akta dengan KK nya anakku” Jelasnya.
Sementara Kepala Desa Wonorejo (Hj. Nurhayati) coba dikonfirmasi melalui via WhatsApp dan Handponenya berada diluar jangkauan.
Diketahui bahwa, Kepala Desa Wonorejo baru-baru ini memecat 4 orang aparatnya diduga sepihak, sembari menyusul Sekdes mengundurkan diri, hingga beredar kabar, bahwa Kepala Desa kembali mengangkat aparat baru yang sepertinya tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. (Mus).
