Jakarta, batarapos.com – Walikota Jayapura melalui Ketua Sub PON XX Papua Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM mengembalikan kewenangan layanan transportasi panpel pertandingan dan wartawan. Pengembalian ini berdasarkan surat resmi kepada Ketua Umum PB PON XX Papua, Jumat (24/09/2021).
Pengembalian wewenang ini karena PB PON XX Papua dan Gubernur Papua dinilai tidak becus dalam mengelola anggaran. Dimana pengelolaan anggaran tersentral dan tidak transparan ke Walikota Jayapura.
“Bersama ini kami sampaikan sesuai dengan surat keputusan bidang transportasi PB PON XX Papua Nomor : 30.b/2/08.04/7/VI/2021 tanggal 7 Juni tahun 2021. Dimana tentang pembagian / diikuti pergeseran biaya dari bidang transportasi PB PON XX tahun 2021 Papua, kepada bidang transportasi Sub PB PON XX Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura , Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika. Untuk itu kami mengembalikan semuanya ke PB PON XX,” kata Benhur sapaan akrabnya dalam surat yang ditandatangani-nya.
Menurutnya, penjelasan plotingan kendaraan layanan transportasi PON XX tahun 2021 di 4 cluster berdasarkan hasil review BPLP RI. Maka kami telah melaksanakan kewenangan tersebut dari tanggal 15 September 2021.
“Namun untuk layanan selanjutnya kami mengalami kendala oleh karena keterbatasan sarana angkutan bagi panpel pertandingan,” jelasnya.
Kata Benhur hal ini di sebabkan kerena ketidakjelasan sumber dan APBN untuk mendukung kegiatan layanan transportasi, bagi panpel pertandingan dan wartawan.
“Berdasarkan hal di atas, maka dengan ini kami mengembalikan kewenangan layanan trasnportasi bagi panpel pertandingan dan wartawan kepada PB PON XX Papua tahun 2021. Demikian terima kasih,” pungkas Benhur. (Red/Gd)
