Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K., S.Pd., M.Pd., menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara harus serius dan bergerak cepat memenuhi seluruh indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan H. Djira K. saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 di Ruang Rapat Wakil Bupati Morowali Utara, Jumat (31/7/2026).
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada 29 Juli 2026 dan diikuti langsung oleh Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS.
Hasil rapat tingkat provinsi tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam langkah konkret di tingkat kabupaten. Bupati Morowali Utara telah mengarahkan seluruh OPD yang menjadi penanggung jawab area intervensi MCSP untuk segera menyelaraskan langkah, mempercepat pemenuhan indikator, serta memastikan seluruh kewajiban dan tindak lanjut dilaksanakan sesuai target.
Rapat diikuti jajaran OPD yang membidangi area intervensi MCSP KPK, administrator MCSP Kabupaten Morowali Utara, Penyuluh Antikorupsi, serta admin atau operator MCSP dari masing-masing OPD.
Pembahasan difokuskan pada progres pelaksanaan program pencegahan korupsi, pemenuhan indikator pada setiap area intervensi, penguatan koordinasi antar-OPD, serta penyamaan persepsi terhadap langkah yang harus segera diselesaikan.
Wabup Djira menegaskan bahwa pelaksanaan MCSP bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“ Bapak Bupati mengarahkan agar seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan MCSP KPK. Karena itu, saya meminta setiap OPD memperkuat koordinasi, melengkapi seluruh indikator yang menjadi tanggung jawabnya, dan memastikan seluruh tindak lanjut dilaksanakan tepat waktu, ” tegas H. Djira K.
Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut tidak hanya memahami indikator MCSP, tetapi juga memastikan implementasinya benar-benar berjalan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“ Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, ” ujarnya.
H. Djira juga menegaskan tidak boleh ada OPD yang menunda penyelesaian indikator yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinasi dan komunikasi antarperangkat daerah harus diperkuat agar setiap kendala dapat segera diselesaikan.
Sebagai langkah pengawasan, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara akan kembali menggelar rapat evaluasi pada pekan depan sesuai arahan Bupati Morowali Utara.
Evaluasi tersebut akan menjadi forum untuk melihat secara langsung progres masing-masing OPD, mengidentifikasi indikator yang belum terpenuhi, serta memastikan tindak lanjut dilakukan sesuai target dan batas waktu yang telah ditetapkan.
“ Pekan depan kita akan kembali melaksanakan rapat evaluasi sesuai arahan Bapak Bupati. Saya berharap seluruh OPD terus memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian setiap indikator MCSP, ” kata H. Djira.
Ia menekankan, keberhasilan pelaksanaan MCSP KPK tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi dari keseriusan pemerintah daerah membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya praktik korupsi sejak awal.
“ Komitmen Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi harus diwujudkan secara nyata, ” tegasnya.
Melalui percepatan pelaksanaan MCSP KPK Tahun 2026, Pemkab Morowali Utara memastikan upaya pencegahan korupsi terus diperkuat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah.
