Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Keprihatinan terhadap kondisi fasilitas pendidikan di Desa Tanuge, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, kembali mencuat. Pemerintah Desa Tanuge bersama warga menggelar rapat di ruang SD Negeri Desa Tanuge, Rabu (12/8/2026), untuk membahas kondisi sekolah sekaligus mencari solusi atas minimnya perhatian terhadap kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut.
Rapat tersebut dihadiri Camat Petasia Novrianto Najamudin, Pjs Kepala Desa Tanuge Ustadz Faizal, serta sejumlah warga. Pertemuan itu juga diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah maupun perusahaan yang beraktivitas di sekitar wilayah Desa Tanuge untuk melihat secara langsung kondisi sekolah dan kebutuhan masyarakat.
Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dari lima perusahaan tambang yang diundang untuk menghadiri rapat, menurut Pjs Kepala Desa Tanuge, hanya PT BMU yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Pjs Kepala Desa Tanuge, Ustadz Faizal, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi tersebut. Ia mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah desa agar kondisi sekolah mendapatkan perhatian serius, baik dari pemerintah maupun perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di wilayah Desa Tanuge.
“ Kami warga Tanuge seperti pengemis untuk mendapatkan hak kami sebagai warga negara Indonesia. Bermacam cara sudah saya lakukan agar sekolah ini mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun investor yang beraktivitas di wilayah desa kami, ” kata Ustadz Faizal dalam rapat tersebut.
Menurutnya, persoalan sekolah di Desa Tanuge bukan merupakan masalah yang baru muncul. Pemerintah desa telah berupaya melakukan komunikasi dan lobi kepada berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, DPRD Kabupaten Morowali Utara, hingga perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah desa.
Akan tetapi, upaya tersebut dinilai belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
“ Melakukan lobi ke Dinas Pendidikan, ke DPRD, bahkan ke investor. Tapi hingga saat ini nol besar, ” tegasnya.
Sengaja Gelar Rapat di Sekolah
Ustadz Faizal menjelaskan, pemilihan ruang SD Negeri Desa Tanuge sebagai lokasi rapat bukan tanpa alasan. Ia sengaja mengagendakan pertemuan di sekolah tersebut agar pihak-pihak yang diundang dapat melihat secara langsung kondisi fasilitas pendidikan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, pemerintah desa tidak ingin persoalan sekolah hanya dibicarakan melalui surat, pertemuan di kantor atau komunikasi formal lainnya. Dengan melihat kondisi sekolah secara langsung, ia berharap pemerintah dan perusahaan dapat memahami kebutuhan masyarakat serta mengambil langkah nyata.
“ Saya agendakan rapat di sekolah dengan harapan mereka bisa hadir untuk melihat langsung keadaan sekolah ini, ” ujarnya.
Namun, harapan tersebut kembali menemui kekecewaan. Dari lima perusahaan tambang yang diundang, hanya PT BMU yang hadir.
“ Tapi sayang seribu sayang, mereka tidak ada yang hadir. Hanya dari PT BMU yang hadir dari lima perusahaan tambang yang saya undang, ” ungkapnya.
PT SEI Hadir Setelah Ada Desakan
Dalam rapat tersebut, PT SEI akhirnya turut hadir. Namun, menurut Ustadz Faizal, kehadiran pihak perusahaan tersebut terjadi setelah adanya desakan dari salah satu tokoh masyarakat.
Ia menyebut, sebelumnya pihak PT SEI tidak hadir dalam pertemuan. Kehadiran perusahaan kemudian terjadi setelah muncul pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat yang berencana melakukan aksi pendudukan terhadap fasilitas jetty perusahaan apabila persoalan masyarakat tidak mendapatkan perhatian.
“ PT SEI nanti sudah dipaksa oleh salah satu tokoh masyarakat baru mereka hadir, disertai ancaman akan diduduki jetty besok, ” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kekecewaan yang semakin kuat di tengah masyarakat terhadap lambannya respons pihak-pihak yang dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap wilayah sekitar aktivitas perusahaan.
Meski demikian, persoalan tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui jalur dialog dan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, DPRD, serta perusahaan, sehingga tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.
Warga Akan Datangi DPRD Morowali Utara
Hasil rapat di SD Negeri Desa Tanuge kemudian menghasilkan keputusan bahwa pemerintah desa dan masyarakat akan melanjutkan aspirasi tersebut ke DPRD Kabupaten Morowali Utara.
Ustadz Faizal mengatakan, masyarakat akan mendatangi DPRD pada Kamis (13/8/2026) untuk meminta perhatian dan tanggung jawab para wakil rakyat terhadap kondisi sekolah di Desa Tanuge.
“ Jadi hasil rapat kami tadi, kami akan ke DPRD besok meminta tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat terhadap sekolah ini, ” tegasnya.
Langkah tersebut dilakukan karena DPRD dinilai memiliki fungsi representasi untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pemerintah Desa Tanuge berharap persoalan pendidikan yang mereka sampaikan tidak berhenti pada rapat dan penyampaian aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Masyarakat Menanti Perhatian Nyata
Bagi masyarakat Desa Tanuge, persoalan sekolah bukan hanya menyangkut bangunan dan fasilitas fisik. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan masa depan anak-anak di desa tersebut.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi SD Negeri Desa Tanuge. Di sisi lain, perusahaan yang beraktivitas di sekitar wilayah desa juga diharapkan dapat menunjukkan kepedulian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pemerintah desa juga berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan dapat diperkuat. Kehadiran perusahaan di suatu wilayah, menurut pemerintah desa, semestinya dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan masyarakat setempat.
Rapat di SD Negeri Desa Tanuge menjadi salah satu bentuk kegelisahan masyarakat yang ingin agar kondisi sekolah mereka tidak lagi hanya menjadi bahan pembicaraan, tetapi segera mendapatkan solusi.
Dengan rencana penyampaian aspirasi ke DPRD Morowali Utara, warga Tanuge kini berharap para wakil rakyat dapat turun melihat langsung kondisi sekolah dan mendorong pemerintah daerah maupun pihak perusahaan untuk mengambil langkah konkret.
Masyarakat juga berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang baik, tanpa harus menunggu munculnya aksi-aksi yang berpotensi mengganggu aktivitas perusahaan maupun pelayanan publik.
Bagi warga Tanuge, perhatian terhadap sekolah bukanlah permintaan berlebihan, melainkan bagian dari hak mereka untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak sebagai warga negara.
