Liputan : Rudini
Morowali Utara, batarapos.com – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) sebagai respon terhadap kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang melakukan penghematan anggaran di semua sektor.
FPD yang digelar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) itu mengumpulkan seluruh Kepala OPD (Kepala Dinas) dan Camat untuk diberi pengarahan terkait kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Menurut Wakil Bupati Morut H. Djira yang membuka FPD ini, efisiensi anggaran akan mempengaruhi perencanaan awal kegiatan pembangunan tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya.
” Meskipun demikian kebijaksanaan penghematan anggaran ini harus ditaati oleh semua pimpinan unit kerja,” ujarnya.
Dikatakan Wabup, FPD ini dimaksudkan untuk memberi arahan kepada semua kepala unit organisasi Pemda tentang kebijakan penghematan anggaran serta bagaimana menerapkannya di OPD masing-masing.
Di tempat terpisah, Bupati Morut Delis J. Hehi mengungkapkan bahwa terkait efisiensi anggaran ini, pemerintah pusat memangkas anggaran 2025 yang semula telah dialokasikan untuk pembangunan berbagai infrastruktur sebesar Rp. 94 miliar.
” Kita harus cari dana untuk menutupi sebagian anggaran tersebut melalui penghematan biaya perjalanan dinas dan makan-minum, karena kita harus tetap menggenjot pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan,” ujarnya.
Pembukaan Forum Perangkat Daerah ini dihadiri Sekda Morut Musda Guntur, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD Morut, Kepala Bapelitbangda serta seluruh kepala OPD dan Camat se-Morut.
