Komisi I DPRD Luwu Minta Surat KASN dan BKN Ditindaklanjuti

4

Luwu, batarapos.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu terkait adanya surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kamis (30/1/2020) kemarin.

Dalam RDP tersebut, ketua komisi I, Nuralam Tagan meminta kepada eksekutif untuk menindaklanjuti dua surat rekomendasi terkait proses pelantikan Oktober 2019 lalu yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur.

“RDP ini kita gelar bersama guna mencari solusi terkait pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Untuk itu kami minta surat lembaga negara baik KASN dan BKN untuk ditindak lanjuti, sebab kami yakin akan berdampaknya pada daerah kita,” katanya.

Nuralam juga mengatakan jika dua surat ini diabaikan, kami khawatir akan berdampak pada pembina kepegawaian.

“Kita khawatir akan ada dampak yang lebih besar jika surat dari KASN dan BKN ini tidak diindahkan tentunya akan berdampak pada Pembina Kepegawaian dalam halnya Bupati yang bisa saja dilaporkan ke Mendagri bahkan ke Presiden, dan ini sudah pernah terjadi di daerah lain,” terangnya.

Anggota DPRD Komisi I, Ridwan Bakokang, mengatakan, bahwa surat dari KASN dan BKN tersebut jelas menyebutkan nama ASN yang pada Oktober 2019 dimutasi namun dinilai melanggar aturan.

“Surat ASN dan BKN merupakan hal yang penting dan harus disikapi. Dalam isi surat itu tertera bahwa diharap bupati untuk meninjau kembali surat keputusan tersebut, dimana dalam isi surat BKN jelas terperinci aturan yang dilanggar seperti guru menjadi camat, penempatan ASN yang tidak sesuai dengan fungsinya, pendidikan, serta yang Nonjob,” kata anggota DPRD dari fraksi PDIP ini.

Sementara Pj Sekda Luwu Ridwan Tumbalolo menanggapi pertanyaan dari komisi l, Ridwan mengatakan, Baperjakat sudah melakukan rapat internal menyikapi surat itu dan sudah mendapatkan undangan dari KASN terkait hal ini.

“Kami sudah mengandekan untuk mem verifikasi dua surat tersebut dan sudah mendapat petunjuk dari Bupati, sebelumnya, masalah ini sudah kami bahas bersama dengan BKPSDM Luwu,” tuturnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu, Drs H Sulaiman, MM menjelaskan, tim penilai kinerja dalam hal ini Baperjakat, sudah melanjutkan pembahasan. Hanya saja 2 surat BKN dan KASN itu perlu pula disandingkan adanya Surat dari Menpan- RB untuk melakukan penyederhanaan birokrasi sesuai petunjuk Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 Sekaitan perampingan birokrasi.

“Aturan itu meminta Pemda memotong jabatan eselon lll dan lV untuk diarahkan ke fungsional. Kami masih menganalisa jabatan-jabatan apa yang harus dipangkas,” terangnya.

Lanjutnya, “Kami akui ada kelalaian dan kesalahan dalam pengetikan dimana memang ada ASN yang belum sarjana tapi diangkat dalam jabatan eselon lll tetapi itu sudah kami kembalikan ketempatnya semula,” ucap Sulaiman. (KAM)

SebelumnyaRatusan Masyarakat Ikut Musyawarah Dusun di Desa Bahari
SelanjutnyaKasi Propam Polres Luwu Utara Hadiri Monitoring, Evaluasi Dan Asistensi