Palopo, batarapos.com – Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Komoditas Pasar Rakyat, Hj. Aisyah Tiar Arsyad SE MBA, memastikan perjuangan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya akan lebih mudah tercapai jika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terpilih di Pilpres 2024 mendatang.
Dia menjelaskan, moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berlaku sejak 2009 hanya dapat dicabut oleh presiden. Kedekatan emosional keluarga besar Aisyah dengan Prabowo Subianto diyakini dapat membujuk pendiri Partai Gerindra tersebut untuk mencabut moratorium DOB.
“Jika Prabowo presiden, pastinya saya sebagai kader Gerindra dan Wija to Luwu akan memperjuangkan percepatan pembangunan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya. Kita akan bantu pencabutan moratorium itulah yang akan saya perjuangan jika menjadi Anggota DPR nanti,” tandas Aisyah saat berdiskusi dengan komunitas wartawan Luwu Raya di Hotel Harapan, Palopo, Minggu (2/6/2023).
Aisyah yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) menjelaskan salah satu alasan pusat belum merestui pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya adalah kesiapan daerah.
“Karena itu hal pertama yang akan saya lakukan di senayan adalah bagaimana memastikan percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di dapil 3, termasuk Luwu Raya. Kondisi hari ini Luwu Tengah belum siap dari segi infrastruktur dan sumber daya ekonomi. Sebagian besar infrastruktur di Luwu Raya juga belum memadai. Akses jalan misalnya. Karena itu kita harus memperjuangkan itu dulu. Kita harus mandiri dulu, karena hanya dengan begitu maka Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya bisa terbentuk,” urainya.
Beberapa program perjuangan yang disiapkan Aisyah antara lain menggelontorkan APBN untuk membangun infrastruktur transportasi, pertanian dan UMKM di dapil 3. Termasuk diantaranya pembangunan industri pengolahan pertanian di tanah Luwu.
“Luwu Raya surplus 40 ribu ton padi tapi tidak memberikan kontribusi bagi kesejahteraan petani karena kita hanya jualan gabah. Sebab kita tidak punya pabrik gabah di Luwu Raya,” tambah Pakar Ekonomi, Aprianto.
Dia menjelaskan, infrastruktur pertanian dan perekonomian rakyat di Luwu Raya sangat minim. Bahkan Kabupaten Luwu Utara dan Luwu masuk lima besar kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan.
“Tingkat kemiskinan tinggi, Luwu Utara 13,22% dan Luwu 12,49%, masuk lima besar kabupaten termiskin di Sulsel. Sementara tambang emas dan nikel ada di Luwu Raya. Ternyata kantong kemiskinan itu ada di petani, karena pemerintah tidak menyediakan industri pengolahan untuk mengkonversi nilai tambah pada hasil panen. Jadi kita dapat apa sementara sumber daya alam kita dikeruk? Berapa investasi saham yang didapatkan Luwu Raya dari tambang-tambang untuk mensejahterahkan masyarakat sekitar?” keluh Aprianto.
Pakar Politik dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Dr Ridwan Fawallang menyarankan agar Aisyah memperjuangkan produk undang-undang yang mengatur pengelolaan bagi hasil tambang dengan pemerintah daerah dan CSR perusahaan untuk digunakan membangun infrastuktur yang menopang perekonomian masyarakat sekitar.
“Di Aceh dan Papua yang miskin justru masyarakat sekitar perusahaan. Dampak ekonomi yang diterima masyarakat tidak sampai. Di sinilah fungsi anggota DPR agar menghasilkan produk undang-undang yang menghadirkan lembaga atau badan resmi yang mengelola bagi hasil pertambangan, CSR perusahaan, dan lainnya agar kehadiran perusahaan industri memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Ini salah satu hal urgen yang juga perlu diperjuangkan Ibu Aisyah di DPR,” tutup Ridwan.
Tim batarapos.com/Arizal
