Luwu Timur, batarapos.com – Seluruh fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Luwu Timur memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan Pemkab Luwu Timur. Apresiasi itu disampaikan sekaitan dengan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan atas hasil evaluasi pengelolaan keuangan daerah TA 2019.
Melalui masing-masing juru bicaranya, seluruh fraksi menyampaikan apresiasinya atas kewajaran pengelolaan keuangan TA. 2019 pada sidang Paripurna DPRD dengan agenda pemandangan fraksi-fraksi terhadap Laporan Keuangan Pemkab Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD, Selasa (30/6/2020).
Selain memberi apresiasi, sejumlah catatan dan rekomendasi juga disampaikan oleh masing-masing juru bicara. Fraksi PAN melalui juru bicaranya, H. Usman Sadik mengingatkan agar Pemda Luwu Timur harus memprioritaskan pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan dibandingkan belanja birokrasi. Ia juga meminta agar Pemda terus melakukan kajian dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru bicara fraksi PDIP, Efraim mengingatkan agar Pemerintah daerah fokus menata asetnya sesuai catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK. Ia juga mengharapkan agar Pemda Luwu Timur aktif melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan bagi Pemerintah Desa yang saat ini juga banyak mendapat sorotan dari masyarakat.
Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Tugiat mengingatkan Pemerintah daerah agar mengoptimalkan peran BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sementara Fraksi Gerinda melalui juru bicaranya Sarkawi A. Hamid meminta agar Pemerintah daerah bisa segera merampungkan pembangunan kantor Camat Wotu. Hal ini juga sejalan dengan pandangan fraksi Golkar melalui juru bicaranya Najamuddin dan Fraksi Hanura melalui juru bicaranya, Abduh.
Sarkawi juga menyoroti masalah kebutuhan petani terkait alat tanam dan mesin panen yang jumlahnya masih terbatas. Menurutnya, jika alat pertanian ini tersedia, program lima kali panen dalam dua tahun yang dicanangkan Pemerintah daerah bisa diwujudkan. (hms/ikp/kominfo)
