Sejumlah Kades Kesal, Sudah Bayar Biaya Penyuluhan Hukum Tidak Ada Kegiatan !

41

Luwu Timur, batarapos.com – Sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan kesal saat akan membuat laporan pertanggungjawaban.

Hal itu diungkapkan beberapa Kepala Desa saat ditemui batarapos.com, Senin (14/9) pagi tadi.

Pasalnya para Kades telah menyerahkan dana sebesar 5 juta per Desa kepada pihak yang mengatasnamakan diri sebagai advokat/pengacara yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan.

Dana sebesar 5 juta per Desa itu rencananya akan digunakan untuk kegiatan penyuluhan hukum dan pedampingan hukum, namun sejak diterimanya dana itu pada tahun 2019 lalu hingga hari ini tidak ada kegiatan yang dilakukan.

“Ini mi yang kasi bingung kita, mau bikin laporan seperti apa ini, dana lima juta sudah keluar tapi kegiatan tidak ada, ini sudah mau lagi habis tahun 2020, kita hubungi juga nomornya sudah tidak aktif, kami berharap sebaiknya kembalikan saja itu dana, semoga yang terima dana bisa mengerti dengan kondisi Desa” Ungkap Kades Balai Kembang (Haristum).

Dalam surat perjanjian bantuan hukum itu tertera nama Lukman Alkadri, SH selaku advokat/pengacara pemberi bantuan hukum dari LBH Bhakti Keadilan yang juga disebut sebagai pihak kedua.

“Janjinya dulu, nanti dilunasi kalau sudah ada kegiatan penyuluhan hukum, tapi belum juga ada kegiatan sudah menagih terus, makanya kita lunasi dananya lima juta itu, ini mi sudah mau habis tahun 2020 kita belum lengkapi laporan tahun 2019 karena tidak bisa buat laporan, karena tidak ada kegiatan” Ucap Kades Margolembo (Siti Rokayah).

Anehnya, dari tiga Desa yang disambangi batarapos.com memperlihatkan kwitansi tanda terima dana, berbeda nama penerima, seperti di Desa Margolembo penerima dana atas nama Ricky, Desa Wonorejo penerima dana atas nama Ibrahim, dan Desa Maleku penerima dana atas nama Ricky.

“Hampir semua Desa di Mangkutana yang sudah menyetor, termasuk Desa saya, yang saat itu dijabat oleh plt Kades, inilah sekarang kita mau rundingkan bagaimana penyelesaiannya karena tidak bisa dibuatkan laporan kalau tidak ada kegiatan, sementara dana lima juta per Desa sudah keluar tahun lalu” Kata ketua APDESI Kecamatan Mangkutana (Aris Suprojo) yang juga menjabat Kepala Desa Sindu Agung.

Sebelum dikabarkan, batarapos.com berupaya melakukan konfirmasi terhadap pihak terkait dalam hal ini, pihak LBH Bhakti Keadilan yang namanya tercatut dalam surat perjanjian bantuan hukum tersebut melalui sambungan telepon dan pesan singkat (SMS) namun belum direspon. (HS).